Kuta, DenPost-- Proses rekruitmen daftar calon sementara (DCS) Partai Golkar Badung untuk daerah pemilihan (dapil ) Kuta, mendapat protes keras. DPD Golkar Badung melalui tim sebelas yang bertugas menyusun DCS untuk Pemilu 2014, dinilai telah mengabaikan faktor pemerataan dan potensi kader.
Ketua Pengurus Desa (PD) Golkar Kelurahan Seminyak, I Nengah Kolin mengaku, sangat kecewa dengan kebijakan DPD Golkar Badung. Menurut Kolin, aspirasi PD benar-benar dipandang sebelah mata. Padahal, pengurus desalah yang paling tahu potensi masing-masing kader, sehingga proses penyusunan DCS mesti melibatkan pengurus PD.
“Sama sekali kami tidak dilibatkan dalam penentuan DCS ini. Lantas apa fungsi kami di PD kalau aspirasinya tak dibutuhkan,” tanya Kolin.
Dikatakan, untuk DCS sebenarnya PD Seminyak sudah mengusulkan satu nama yaitu I Made Sukadana, S.H., untuk bisa diadopsi sebagai DCS. Karena untuk dapil Kuta berdasarkan ketentuan UU boleh menyetor 100 persen yaitu lima nama sesuai keterwakilan kursi yang ada. Dari lima nama itu sebenarnya, kalau Made Sukadana diloloskan, maka unsur pemerataan akan terpenuhi.
Kenyataannya Tim Sebelas tidak meloloskan Made Sukadana. Sementara untuk kelurahan Kuta mendominasi dengan tiga wakil yaitu Nyoman Sudartha, Luh Mediastuti dan Alit Ardana. Sementara Legian terwakili satu, yaitu Nyoman Ruta Adhi dan Tuban seorang. Sementara Seminyak kosong alias tak terwakili, karena Made Sukadana dicoret dari DCS.
Padahal, katanya, Made Sukadana memiliki potensi yang sangat signifikan. Pada pemilu 2009 lalu, Sukadana mendapatkan 1000 suara. Apalagi pemilu 2014 nanti, sejumlah elemen masyarakat telah menyatakan dukungannya kepada Sukadana. Bahkan LPM dan Desa Adat Seminyak yang terdiri dari tujuh kelian suka duka, telah resmi menyatakan dukungannya kepada Sukadana melalui suratnya tertanggal 10 April 2013.
Surat dukungan yang juga sudah disampaikan kepada DPD Golkar Badung itu, ditandatangani Ketua LPM Seminyak, I Wayan Parek dan Bendesa Adat Seminyak, Nyoman Sudana. “Dukungan yang cukup signifikan ini semestinya dijadikan pertimbangan oleh DPD Golkar Badung,” tandas Kolin.
Karena kecewa, Kolin menyatakan akan mengirim surat ke DPD Golkar Badung agar penetapan DCS dapil Kuta bisa direvisi. Ini belum terlambat, karena masih ada waktu sampai 22 Mei. Kami akan berusaha agar DPD bisa mekakukan revisi, apalagi sekarang menjelang Pilgub diharapkan soliditas partai bisa terjaga.
Hal senada disampaikan bendahara Golkar Kuta, Wayan Suputra. Penetapan DCS Dapil Kuta memang tidak melibatkan desa termasuk kecamatan. Untuk itu, Suputra sepakat agar DCS yang sudah disetor ke KPUD bisa direvisi. “Kami berharap DPD Golkar Badung aspiratif dan bisa merevisi DCS yang sudah disetor,” katanya.(102)
Posting Komentar